Organda Jabar tak menolak transportasi online asal penuhi syarat

Organda Jabar tak menolak transportasi online asal penuhi syarat

Pemerintah disuruh menertibkan angkutan umum berbasiskan on-line yang makin menjamur. Organisasi Entrepreneur Angkutan Darat (Organda) Jawa barat menilainya angkutan umum berbasiskan on-line sebagai angkutan umum ilegal hingga keberadaannya dinilai meneror eksistensi beberapa entrepreneur angkutan umum yang mempunyai izin resmi.

Ketua Organda Jawa barat, Dedeh T Widarsih menyampaikan kehadiran angkutan umum berbasiskan on-line selalu jadi tambah terlebih di kota-kota besar. Walau sebenarnya, tutur dia, angkutan umum berbasiskan on-line itu tak mempunyai izin sesuai sama yang disyaratkan pemerintah. Menurut dia, ketentuan mengenai angkutan umum sudah tertuang dalam Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer 32 Th. 2016.

” Bila menginginkan jadi angkutan umum silahkan selekasnya mengurusi perizinan yang ditetapkan. Bila belum penuhi perizinan, pemerintah harusnya menindak tegas angkutan umum ilegal yang masihlah beroperasi, ” tutur Dedeh pada wartawan di Bandung, Kamis (4/8).

Dikatakannya, kehadiran angkutan ilegal itu cukup meresahkan beberapa entrepreneur ataupun ingindara angkutan umum konvensional yang beberapa terang sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah. Ia mengakui banyak terima keluhan dari entrepreneur ataupun ingindara lantaran pendapatan mereka alami penurunan mencolok lantaran orang-orang lebih pilih angkutan berbasiskan on-line.

Ia menyebutkan akibat menjamurnya angkutan umum ilegal itu, entrepreneur taksi konvensional alami penurunan pendapatan sampai 50 %.

” Ini jadi keresahan untuk entrepreneur terutama entrepreneur taksi di Jawa barat, ” kata Dedeh.

Hal seirama juga disibakkan oleh Pengurus Organda Jawa barat Bagian Pembinaan Daerah serta Organisasi, Ifan Nurmufidin. Ia menyampaikan, pada intinya Organda Jawa barat tak menampik kehadiran transportasi umum berbasiskan on-line. Tetapi, pihaknya menyayangkan lantaran angkutan umum on-line itu tak mempunyai izi sesuai sama yang ditetapkan.

” Kami telah izin, mereka tidak. Kami telah bayar pajak sebagai angkutan umum, mereka tidak. Ini kan tidak benar, ” tutur Ifan.

Ia mengharapkan pemerintah mesti tegas supaya angkutan ilegal dapat penuhi perizinan angkutan sesuai sama perundang-undangan. ” Organda tak menampik angkutan umum berbasiskan on-line. Namun mesti sesuai sama. Yang kita tolak bila mereka tak penuhi izin, ” ungkap dia.