Bersatu Sikat Habis Mafia Tanah

mafia tanah

Bersatu Sikat Habis Mafia Tanah Polri-BPN Bentuk Tim Terpadu

JAKARTA Persoalan tanah menjadi atensi pemerintah. Ke-menterian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggandeng Polri untuk memberantas mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat. “Kalau mafia tanah bisa kami perangi, sebagian masalah yang sulit dan rumit itu akan hilang,” kata Menteri ATR Sofyan Djalii setelah acara penandatanganan kerja sama dengan Polri di Jakarta kemarin. Sofyan mengungkapkan, mafia tanah tidak segan untuk menggu-nakan dokumen palsu. Mereka juga kerap memanipulasi data. Bahkan, tanah milik negara yang belurn bersertifikat pun dijadikan sasaran. “Mafla tanah banyak sekali bentuknya. Kerja sama dengan

Polisi Republik Indonesia akan menekan (tindak pidana, Red) itu;’ katanya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian siap mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memerangi mafia tanah. “Kami ingin memberantas mafia pertanahan,” kata Tito. Mafia tanah berani berbuat curang dan melakukan tindak pidana lantaran tahu persis setiap proses sertifikasi tanah. “Akibatnya, banyak kasus yang terjadi,” ujarnya. Polri dan Kementerian ATR mem-bentuk tim terpadu. Tim itu sudah harus terbentuk maksimal satu bulanke depan. Tim berada di ting-kat provinsi, kota, maupun kabu-paten. “Tim terpadu itu antara Poiri dan BPN,” jelas Tito. Selain mem-berantas mafla tanah, tim terpadu bergerak untuk menyelesaikan per-soalan pungutan liar (pungli). Apabila langkah pencegahan sudah, tim terpadu berhak mela-kukan penindakan. Mekanisme itu berlaku di seluruh daerah. Sebab, persoalan pungli bidang pertanahan terjadi di berbagai daerah. Poiri juga akan membantu apabila Kementerian ATR mem-butuhkan pengamanan dalam menangani konflik pertanahan. “Kami punya SOP, dari yang soft sampai penindakanr tegas Tito. Target pemerintah untuk me-nyelesaikan masalah pertanahan diharapkan lebih cepat terealisasi. Termasuk di antaranya percepatan sertifikasi tanah. Berkaitan dengan hal itu, Tito meminta Kementerian ATR membantu Polri dalam menyertifikasi tanahnya. Ada 83 juta meter persegi tanah Polri yang belum disertifikasi. Hal itu menyulitkan Polri untuk bisa membangun fasilitas dan infrastruktur penunjang di atas lahan tersebut. “Kami memohon agar dibantu sertifikasinya,” ungkap Tito.

sb1m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *